JAKARTA – Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan penerapan subdisi tetap bahan bakar minyak (BBM). Wacana itu sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Kami sedang mempertimbangkan dan mempersiapkan itu (subsidi tetap). Tapi masalah kapan ditentukan, kita lihat waktu yang tepat," tutur Bambang, kemarin.
Melalui penerapan skema subsidi tetap, lanjut dia, pemerintah akan menentukan besaran subsidi BBM yang harus ditanggung per liter. Jika, misalnya, pemerintah memutuskan memberikan subdisi Rp 2.000 per liter dan harga keekonomian BBM Rp 9.000 per liter, BBM akan dijual di pasaran Rp 7.000 per liter.
Berarti, ungkap dia, harga BBM bersubdisi akan terus mengalami perubahan. Harga bakal naik apabila harga minyak dunia sedang naik, begitu pula sebaliknya. Jadi, berapa pun harga keekonomian BBM bersubsidi, pemerintah hanya akan memberikan subdisi sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Bambang menjelaskan pertimbangan pemerintah menerapkan subsidi tetap adalah untuk menjaga stabilitas anggaran. Dengan skema subsidi harga seperti sekarang, anggaran subsidi BBM berpotensi jebol kalau harga minyak dunia naik dan nilai tukar rupiah melemah. ''Dengan begitu, anggaran tidak terpengaruh oleh pertimbangan- pertimbangan eksternal,'' tandas dia.(bn-29)
Tiga Poin Revolusi dari Kadin
JAKARTA – Kadin Indonesia mengajukan tiga poin revolusi mental kepada pemerintahan Jokowi-JK, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan. Tujuannya, meningkatkan perekonomian nelayan di seluruh Tanah Air. ''Kami mengajukan tiga poin untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Hal itu sejalan dengan kampanye Presiden,'' ujar Yugi Prayanto, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Senin lalu. Menurut dia, ketiga poin revolusi mental tersebut adalah, pertama, pembangunan seribu sentra perikanan terpadu di kampung-kampung nelayan di wilayah pesisir. Hal itu sesuai dengan visi Presiden yang akan menciptakan seribu sentra perikanan terpadu dalam lima tahun ke depan.
''Kadin siap menjadi fasilitator, karena kami ada di 33 provinsi,'' ungkap Yugi. Kedua, pembangunan cold storage standar yang dibutuhkan nelayan. Pasalnya, tanpa cold storage atau freezer, ikan hasil melaut nelayan akan dibuang kembali ke laut pada sore harinya. Akibatnya, nelayan sering menderita kerugian besar.
Sebaiknya, pemerintah dengan modal sendiri atau kerja sama dengan swasta berinvestasi membangun cold storage standar. Khususnya bagi daerahdaerah yang kurang visible. ''Fasilitas itu kan nyawa pengusaha perikanan, khususnya kelas menengah ke bawah. Tidak mungkin mengharapkan swasta sendirian membangun fasilitas senilai di atas Rp 5 miliar itu,'' jelas dia.
Ketiga, pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi setiap nelayan. Pasalnya, setelah pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif, justru di berbagai lokasi tidak ada pasokan BBM bagi nelayan. (bn-29)
Dari Kanal 26 Nov, 2014
-
Source: http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/dipertimbangkan-subsidi-tetap/
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon